Penjelasan singkat tentang uu no 12 tahun 2010 kepramukaan
1. Penjelasan singkat tentang uu no 12 tahun 2010 kepramukaan
Jawaban:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan.
Penjelasan:
semoga membantu.
2. Pada undang undang nomor 12 tahun 2010 tentang pramuka berisi tentang?
Jawaban:
Gerakan Pramuka Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 – Gerakan Pramuka Indonesia merupakan sebuah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata “Pramuka” merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti Jiwa Muda yang Suka Berkarya.
Silabus
HomepagePetunjuk Teknis
Mas Wedan di Petunjuk Teknis 3 years lalu
Gerakan Pramuka Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010
gerakan pramuka
gerakan pramuka
Gerakan Pramuka Singkatan dari Praja Muda Karana
Gerakan Pramuka Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 – Gerakan Pramuka Indonesia merupakan sebuah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata “Pramuka” merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti Jiwa Muda yang Suka Berkarya.
Mengapa demikian? Simak beberapa pertimbangan berikut ini :
1. Pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat;
2. Pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui Gerakan Pramuka;
3. Gerakan Pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
4. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur Gerakan Pramuka.
Penjelasan:
1. Pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat;
2. Pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui Gerakan Pramuka;
3. Gerakan Pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
4. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur Gerakan Pramuka.
3. Jelaskan hubungan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan undang-undang no. 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka
hubungan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan undang-undang no. 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka
sebagai berikut :
1 ) bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
2 ) bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka.
3 ) bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
4 ) bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka.
5 ) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka.
4. perubahan UUD 1945 sampai tahun 2010 telah dilakukan sebanyak
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
semoga membantu:)
4 kali amandemen
Semoga bermanfaat
5. Berikan contoh implementasi perpres no. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014?
Jawaban:
Perpres no. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan dokumen yang menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional di Indonesia untuk periode lima tahun ke depan. Berikut adalah beberapa contoh implementasi RPJMN 2010-2014:
1. Penyusunan rencana pembangunan tahunan (RPT) yang merupakan pelaksanaan dari RPJMN. RPT memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat daerah maupun pusat setiap tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMN.
2. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di tingkat daerah sesuai dengan RPJMN. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah (RPD) yang merupakan implementasi dari RPJMN di tingkat daerah.
3. Penyaluran dana pembangunan sesuai dengan RPJMN. Dana pembangunan di tingkat daerah dan pusat harus disalurkan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMN.
4. Penyusunan laporan kemajuan pembangunan. Setiap tahun, pemerintah harus menyusun laporan kemajuan pembangunan yang mengukur sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan RPJMN.
5. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional berikutnya. Setelah periode lima tahun RPJMN 2010-2014 berakhir, pemerintah harus menyusun RPJMN baru untuk periode berikutnya.
Penjelasan:
6. makalah tentang strategi meningkatkan eksistensi pendidikan kepramukaan
Judul: Strategi Meningkatkan Eksistensi Pendidikan Kepramukaan
Abstrak:
Pendidikan kepramukaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi pendidikan kepramukaan mengalami tantangan, terutama dengan munculnya variasi kegiatan dan minat yang beragam di kalangan remaja. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan eksistensi pendidikan kepramukaan agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda.
1. Menyediakan Program yang Relevan dan Menarik:
Penting untuk mengembangkan program kepramukaan yang relevan dengan kebutuhan dan minat remaja saat ini. Program-program tersebut harus mencakup berbagai kegiatan yang menarik seperti kegiatan petualangan, keterampilan bertahan hidup, olahraga, seni dan budaya, serta kegiatan sosial. Dengan menyediakan program yang menarik dan bervariasi, pendidikan kepramukaan dapat menarik minat generasi muda untuk terlibat secara aktif.
2. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan:
Kerja sama antara gerakan kepramukaan dengan institusi pendidikan formal seperti sekolah dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan eksistensi pendidikan kepramukaan. Dalam kerangka ini, gerakan kepramukaan dapat menjalin kemitraan dengan sekolah untuk mengintegrasikan program kepramukaan ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak siswa terlibat dalam kegiatan kepramukaan secara terstruktur dan terarah.
3. Menggunakan Pendekatan Inovatif:
Pendidikan kepramukaan juga perlu mengadopsi pendekatan inovatif dalam penyampaian materi dan kegiatan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi mobile atau platform daring, dapat memperkaya pengalaman belajar kepramukaan. Selain itu, pendidikan kepramukaan juga dapat memanfaatkan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, seperti simulasi, permainan peran, dan proyek kolaboratif.
4. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Kepemimpinan:
Pendidikan kepramukaan adalah sarana untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan pada generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan kepemimpinan bagi para pemimpin kepramukaan. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek kepemimpinan yang relevan, seperti komunikasi efektif, pemecahan masalah, kerjasama tim, dan etika.
5. Melibatkan Orang Tua dan Masyarakat:
Meningkatkan eksistensi pendidikan kepramukaan juga melibatkan peran orang tua dan masyarakat. Orang tua dapat didorong untuk mendukung dan terlibat dalam kegiatan kepramukaan anak-anak mereka. Sementara itu, kolaborasi dengan masyarakat setempat, seperti lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan, dapat membantu dalam penyediaan sumber daya dan dukungan untuk kegiatan kepramukaan.
Kesimpulan:
Meningkatkan eksistensi pendidikan kepramukaan memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan menyediakan program yang relevan dan menarik, menjalin kolaborasi dengan institusi pendidikan, menggunakan pendekatan inovatif, meningkatkan kualitas pelatihan kepemimpinan, serta melibatkan orang tua dan masyarakat, pendidikan kepramukaan dapat tetap menjadi sarana yang efektif dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda.
7. 2. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia. Kedudukan tersebut dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, Pasal 3 Ayat (1) UU RI Nomor.... A. 11 Tahun 2010 B. 13 Tahun 2010 C. 12 Tahun 2011 D. 13 Tahun 2011
jawabannya adalah (d) maaf kalo salah
8. UU yang membahas mengenai OJK adalah ...a.UU No 23 Tahun 1999b. UU No 12 Tahun 2010O c.UU No 21 Tahun 2008Od. UU No 8 Tahun 2008
Jawaban:
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan. ... Penjelasan mengenai tujuan pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki OJK dalam kegiatan di sektor jasa keuangan.
undang-undang nomor 21 tahun 2008 Memberikan ketentuan mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah, serta ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana. ... Sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah juga diatur dalam babini.
Penjelasan:
C
Jawaban:
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penjelasan:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Pasal 4 UU 21 tahun 2011 tentang OJK bertujuan untuk menjamin keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan:
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).
Tugas OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
9. berikan contoh abstrak dan penutup tentang makalah strategi pembina pramuka dalam menyampaikan materi?
berikan contoh abstrak dan penutup tentang makalah strategi pembina pramuka dalam menyampaikan materi?JAWAB:
10. perubahan uud 1945 sampai tahun 2010 telah berhasil di lakukan sebanyak????
keempat kalinya di ubahAda perubahan/amandemen sebanyak empat kali
11. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2009 tentang gerakan Pramuka, apakah fungsi gerakan pramuka?
Jawaban:
Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik ...
Penjelasan:
maaf kalau salah12. Isi dari Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2010
Jawaban:
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
Penjelasan:
maaf ya kalo salah jawabannya
Jawaban:
tentang pemberian penghargaan
Penjelasan:
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan
SEMOGA MEMBANTU
13. makalah atau artikel tentang pramuka penegak di masa milenial
Jawaban:
pramuka adalah praja muda karena
Penjelasan:
masalah ya pramuka ada eskul yang kurang banyak orang minati ngapain bawak2x tongkat,tali heh kayak suku pedalaman
14. UUD 32 TAHUN 2010 tentang
tentang larangan merokok.larangan merokok,dapat dikenakan saksi
15. Berikut ini, manakah undang-undang tentang seragam pramuka?UU No. 177 tahun 2012O UU No. 174 tahun 2012माOUU No. 170 tahun 2010O UU No. 174 tahun 2010
Jawaban:
UU No.174 tahun 2012
semoga membantu.
16. makalah pembongkaran tenda pramuka
Jawaban:
kamu makan dulu sana aq liat
17. Undang-undang yang mengatur lalulintas dan angkutan jalan yang berlaki di Indonesia adalah .... A. UU no 21 tahun 2001 B. UU no 22 tahun 2009 C. UU no 22 tahun 2010 D. UU no 25 tahun 2010
b.UU no 22 tahun 2009
semoga membantu
18. masalah-masalah yang berkaitan dengan warga negara di indonesia diatur dalam..A. uu no 25 tahun 2010B. uu no 15 tahun 2005C. uu no 12 Tahun 2006D. uu no 5 tahun 2013
C. UU no 12 tahun 2006 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)
19. Dalam SK Kwarnas Pramuka penggalang akan di tentukan nomer surat.............No.198 tahun 2011No.198 tahun 2010No.190 tahun 2011No.198 tahun 2012Bantu yh plispramuka
Jawaban:
insyaallah No.198 tahun 2011
Penjelasan:
SIAGA,PENGGALANG,PENEGAK Terbaru (SK Kwarnas No. 198 Tahun 2011) - Syarat Kecakapan Umum (disingkat SKU) adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan Tanda Kecakapan Umum.
aku lihat di google kak moga betul ya kak
dan juga saya masih pra penggalang.
maaf kalau salah
Jawaban:
NO.190 tahun 2011
Penjelasan:
moga membanti
20. Analisis perbedaan PP no 24 tahun 2005 dan PP No 71 Tahun 2010
Jawaban:
PP No 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual, sedangkan PP 71 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara laporan keuangan yang di disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual dan basis akrual penuh.
Penjelasan:
MAAF KALAU SALAH
Jawaban:
Penjelasan:
PP No 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual, sedangkan PP 71 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara laporan keuangan yang di disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual dan basis akrual penuh.
21. Contoh - contoh prinsip demokrasi yang di jalankan dari tahun 2010 hingga sekarang
kayanya
contoh contoh prinsip demokrasi yang dijalankan dari tahun 2010 hingga sekarang adalah melakukan pemilu ( pemilihan umum )
22. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ditegaskan dalam.... A.UU no. 12 tahun 2010 B.UU no. 12 tahun 2011 C.UU no. 12 tahun 2012 D.UU no. 12 tahun 2010
B.UU no 12 tahun 2011
°semoga membantu
Jawaban:
B.UU no.12 tahun 2011
Penjelasan:
semoga membantu
23. isi dari peraturan pemerintah no 53 tahun 2010
Kedisiplinan pns dalam menjalankan kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman
24. jelaskan hubungan anatara uu. no 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka ?? tolong bantu jawabb pleasee
Jawaban:
gak tuuuuuuuuunxnxnnx
25. Carilah peraturan pemerintah no 24 tahun 2005 dan peratiran pemerintah no 71 tahun 2010
Penjelasan:
jadikan jawaban terbaik
jawaban terbaik
terimakasih
26. apa yang dimaksudd dengan uu no 12 tahun 2010
Jawaban:
Tentang Pramuka
Penjelasan:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Semoga membantu dan bermanfaat
27. Mata uang Indonesia diatur secara resmi oleh pemerintah dalam .... a. UU No. 7 Tahun 2011 b. UU No. 8 Tahun 2011 UU No. 9 Tahun 2011 d. UU No. 7 Tahun 2010 e. UU No. 8 Tahun 2010
Jawaban:
a. UU No. 7 Tahun 2011
Penjelasan:
Sebagaimana tertulis di dalam pembukaan UU no. 7 tahun 2011, bahwa selama ini peraturan tentang macam dan harga mata uang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 238 UUD 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri. Maka diputuskanlah UU tentang mata uang yang disahkan pada tanggal 28 Juni 2011 oleh Presiden RI yang menjabat saat itu dan disetujui oleh DPR
28. apa isi undang udang no 11 tahun 2010
a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budayabangsa sebagai wujud pemikiran dan perilakukehidupan manusia yang penting artinya bagipemahaman dan pengembangan sejarah, ilmupengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehinggaperlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melaluiupaya pelindungan, pengembangan, danpemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaannasional untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat;b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negarabertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan,pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan,struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola olehpemerintah dan pemerintah daerah denganmeningkatkan peran serta masyarakat untukmelindungi, mengembangkan, dan memanfaatkancagar budaya;d. bahwa dengan adanya perubahan paradigmapelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbanganaspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomisguna meningkatkan kesejahteraan rakyat;e. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentangBenda Cagar Budaya sudah tidak sesuai denganperkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukumdalam masyarakat sehingga perlu diganti;f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,dan huruf e perlu membentuk Undang-Undangtentang Cagar Budaya;
29. jenis peraturan perundangan peraturan yg kita pakai sekarang sesuai denganA. UU No. 10 tahun 2010B. UU No. 12 tahun 2011C. UU No. 12 tahun 2013D. UU No. 13 tahun 2014
B. UU No. 12 tahun 2011
═════════
Semoga membantu✨
30. undang - undang no 12 tahun 2010 tentang apa ?
Jawaban:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka.
31. buat lh makalah yg berjudul kedudukan dan makna pembukaan uud negara republik indonesia tahun 1945 , mohon bantu bikin makalah
Jawaban:
Kedudukan dan Makna pembukaan uud negara republik indonesia 1945
- Kedudukan pembukaan uud negara republik indonesia 1945
- 4 kedudukan pembukaan uud
-Makna Pembukaan uud negara republik indonesia 1945
- makna alinea 1
- makna alinea 2
- makna alinea 3
- makna alinea 4
Penjelasan:
makalah adalah uraian tertulis.
32. Isi Uud pasal 1 ayat 2 nomor 9 tahun 2010
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
8. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
9. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
10. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Demikian Pengertian Protokol, Protokoler, dan Keprotokolan serta pengertian hal terkait, menurut UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
di kasih kawan ku.
maaf klo tulisannya kurang jelas
33. D. Hak dan kewajiban49. UU RI No. 12 Tahun 2010 diundangkandi Jakarta pada tanggal ....A. 24 September 2010B. 24 November 2010C. 12 September 2010D. 12 November 201050. UU RI No. 12 Tahun 2010 berisi ... Bab.A. 7B. 8C. 9D. 10
Jawaban
{ D. 12 November 2010 }
{ A . 7 }
Semoga bermanfaat
Maaf kalau salah
34. UUD RI tahun 1945 merupakan hukum tertinggi. hal ini berdasarkan pada undang2 yaitu... a. uu no 10 tahun 2004 b. uu no 24 tahun 2010 c. uu no 10 tahun 2005 d. uu no 10 tahun 2006 e. uu no 12 tahun 2004
a. uud 1945, uu/perppu, pp, perpres, perdamenurut akupun yg a uu no 10 tahun 2004
35. Berikut ini, manakah undang-undang tentang seragam pramuka? *UU No. 177 tahun 2012UU No. 174 tahun 2012UU No. 170 tahun 2010UU No. 174 tahun 2010
Jawaban:
UU No. 174 tahun 2012
maaf kalau salah
36. undang undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang undangan sekarang adalah..a. UU no. 10 tahun 2009b. uu no. 12 tahun 2011c. uu no. 10 tahun 2010d. uu no. 11 tahun 2012
jawabannya B: uu no 12 tahun 2011
kalo gk slah
37. sejarah gerakan pramuka 2001 sampai 2010
Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan UU ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan
38. uu no.9 tahun 2010 menjelaskan tentang?
Jawaban:
UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan mengatur mengenai tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang meliputi tata urutan upacara bendera, tata bendera negara dalam upacara bendera, tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera, dan tata pakaian dalam upacara bendera.
39. perubahan UUD 1945 sampai tahun 2010 telah berhasil dilakukan sebanyak
kayaknya 4 kali......setahu aku sih 4 kali amandemen. maaf ya kalau salah...
40. hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang berkaitan dengan ketenagalistrikan tertuang dalam a. UUD NO.30 TAHUN 2010b.UUD NO.30 TAHUN 2009c.UUD NO.20 TAHUN 2009d.UUD NO.20 TAHUN 2010PLIS BANTU DONK
Jawaban:
Jawabannya B UUD NO.3 TAHUN 2009
