dasar hukum kebijakan publik?

1. dasar hukum kebijakan publik?

h had asah s wet qf Undang-Undang nomor 23 th 2004 (slah satunya)

2. apa landasan hukum kebijakan publik

Undang undang dasar 1945

3. 1.pengertian kebijakan publik.2.contoh kebijakan publik .3 proses kebijakan publik

1. Kebijakan publik adalah segala kebijakan, baik yang berkaitan dengan hukum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyqrakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

2.Kebijakan mengenai larangan berjalan di trotoar jalan utama, kebijakan pajak kekayaan.

4. Contoh kebijakan publik!

kebijakan tarif pajak, biaya sekolah, kebijakan kenaikan harga bbm, kewajiban belajar 9 th, kebijakan cukai tembakau

5. Negara Indonesia adalah negara hukum Hal ini juga berdampak pada pembuatan kebijakan publik di daerah maka kebijakan publik di daerah tidak boleh bertentangan dengan

Kebijakan di daerah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 Dan PancasilaPancasila & UUD 1945

6. sebutkan contoh contoh kebijakan publik

masalah pembuangan sampah pada awalnya seedikit tidak dipedulikan menjadi banyak lalu menjadi busuk sehingga rakyat protess kepada pemerintah agar sampah tidak dibuang didaerah mereka
masalah pembuangan sampah
 pada awalnya seedikit tidak dipedulikan menjadi banyak lalu menjadi busuk sehingga rakyat protess kepada
 pemerintah agar sampah tidak dibuang didaerah mereka

7. contoh kebijakan publik

.Mengikuti wajib belajar 9 tahun
.Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
.Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umum
.Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerahPemberian kartu Indonesia pintar bagi siswa yg berprestasi atau kurang mampu. Dan pemberian kps bagi mereka yg kurang mampu dalam kehidupan sehari hari.
#maaf klo salah

8. contoh kebijakan publik dalam keluarga

saling menolong menyayangisaling mencintai, menyayangi, tolong menolong

9. kebijakan publik ada 2 macam yaitu kebijakan publik pusat dan daerah sebutkan contohnya

Kebijakan Publik Pusat: a. Undang-undang
b. APBN
Kebijakan Publik Pemerintah:
a. Perda
b. APBD

10. 1.Apakah Peraturan Daerah merupakan Kebijakan Publik 2.Sebutkan contoh kebijakan publik di sekolah

1. iya
2. terbentuk nya peraturan peraturan1.Iya Karena Sesuai Dengan UUD No.22 Tahun 1999
2.Pendirian Sarana dan prasarana pendidikan,sehingga siswa akan terbantu dalam memahami pendidikan
Semoga Membantu:)
Kak Jadiin Aku Jawaban Terbrainly Ya

11. Contoh kebijakan publik

1. Kebijakan Publik Yang Berupa Peraturan Perundang-Undangan
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Mengikuti wajib belajar 9 tahun
Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umumTidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujud penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN
Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerah
Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan
Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima oleh Polri setempat.
2. Kebijakan Publik Yang Berupa Pidato-Pidato Pejabat Tinggi
Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar nasional.
Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh presiden pada setiap tanggal 17 Agustus
3. Kebijakan Publik Yang Berupa Program-Program Pemerintah
Melaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN
Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam APBN atau APBD
4. Kebijakan Publik Yang Berupa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah
Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain.
Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah, perangkat daerah pada kegiatan resmi atau protokoler
Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres, muktamar, munas dan sebagainya.Undang-undang No. 39 tahun 2007 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik menjadikan transaksi elektronik kita (misal transfer uang, atau online shopping) menjadi lebih terjamin dan terlindungi.
(Maaf jika salah)

12. Tuliskan dasar hukum kebijakan publik daerah

-UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
-UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
-UUD 1945 pasal 18 , 18A, 18B tentang Pemerintahan Daerah 
-Tap MPR no XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 
-Tap MPR no IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi .

maaf klo salah

13. Sebutkan contoh-contoh kebijakan publik !

Kebijakan Publik Pusat:
Contoh: Peraturan Perundang-undangan meliputi :
a. UUD 1945
b. TAP MPR
c. PERPU
d. PP
e. Keputusan Presiden
Contoh Kebijakan Publik Daerah:
1.pemberian sekolah
gratis SDN-SMPN-SMAN-
SMK begitu juga
SEKOLAH2 SWASTA HARUS
MEMBERIKAN SEKOLAH
GRATIS bagi MURID FAKIR
MISKIN
2. pemberian gratis
biaya pengobatan-
perawatan-operasi an
obat2an
3. transportasi murah-
aman-bebas polusi dan
penataan lingkungan
peduli dan menolong rakyat yang tidak mampu

14. apa itu kebijakan publik dan contohnya

kebijakan publik adalah proses perbuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas.
contohnya
kebijakan publik yang berupa peraturan perundang undangan,kebijakan publik yang berupa pidato pidato pejabat tinggi

15. Contoh kebijakan publik

kebijakan tentang pariwisata, tentang kebersihan lingkungan dllkebijakan memilih presiden

16. Contoh kebijakan publik

Mengikuti wajib belajar 9 tahunMembayar Pajak Bumi dan Bangunan Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umumMelaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerahTidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujud penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima oleh Polri setempat. 

17. Siapakah yang termasuk pemerintah daerah ? Tuliskan 3 tujuan kebijakan publik? Tuliskan 3 contoh kebijakan publik ? Apakah yang dimaksud dengan masyarakat hukum? Apakah yang dimaksud dengan masyarakat madani? Mengapa partisipasi dari masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangat penting? Apakah hubungan antara kebijakan publik dalam pelaksanaan otonomi daerah ? Masyarakat kita adalah masyarakat yang heterogen. Apakah maksud dari pernyataan itu ? Apakah yang terjadi jika masyarakat aktif dalam perumusan kebijakan publik? Apakah yang terjadi jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik?

Yang termasuk Pemerintah Daerah, Gubernur>Walikota>Kecamatan>Kelurahan>RW atau Balai Desa> RT

18. contoh kebijakan publik

1. Tata kota
 2. Penertiban Gepeng
 3. Pengelolaan kebersihan / sampah
 4. Penertiban pedangang kali lima & Pasar 
5. Penanaman modal publik pada BUMD.

19. Contoh kebijakan publik

Contoh kebijakan publik: program kerja organisasi, peraturan-peraturan baik undang-undang atau perda, dan sebagainya.

20. contoh kebijakan publik yaitu

UUD 1945 ,Peraturan pemerintah , peraturan presiden , peraturan daerah 

UUD 1945, Tap MPR, Peraturan perundang undangan, peraturan pengganti undang undang, peraturan pemerintah , peraturan presiden , peraturan daerah

21. Sebutkan produk hukum didesamu yang merupakan kebijakan publik

1. Kebijakan Publik dalam UUD 1945

Dari kedua contoh tadi, kita mendapat pelajaran bahwa kehidupan bersama harus diatur. Bukan sekadar aturan dari mulut ke mulut, tapi aturan yang berlaku untuk mengikat semua warga negara. Setiap pelanggar akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi, sebagai berikut kebijakan publiknya:

Pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa sebuah Kewajiban Warga Negarauntuk melaporkan dan membayarkan pajaknya di kantor pelayanan pajak sesuai dengan tempat tinggalnya.Pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa tiap warga negara Indonesia sama kedudukannya di hadapan hukum. (Baca juga: Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara)Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa warga negara wajib berpartisipasi dalam upaya bela negara.Pasal 28J ayat 1 mewajibkan tiap-tiap warga negara menghormati hak asasi manusia warga negara lainnya.Pasal 31 ayat 1 menjadikan pendidikan dasar sembilan tahun sebagai kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk mengikutinya.  

22. Tuliskan dasar hukum kebijakan publik daerah

UU dan Peraturan Daerah setempat

23. 1. Jelaskan yang dimaksud kebijakan daerah! 2. Mengapa masyarakat harus berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik? 3. Apakah yang dimaksud kebijakan publik distributif? 4. Sebutkan contoh nyata peran masyarakat dala pelaksana’an kebijakan publik! 5. Sebuktkan contoh – contoh kebijakan publik daerah!

kebijakan daerah adalah setiap warga yang ada di daerah itu harus bijaksana dalam hal hal yang mereka lakukan

24. contoh kebijakan publik

Contoh-Contoh Kebijakan Publik Dalam Kehidupan Sehari-Hari   Kebijakan publik membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, adapun contoh-contoh kebijakan publik yaitu sebagai berikut...  a. Kebijakan Publik Yang Berupa Peraturan Perundang-Undangan  Mengikuti wajib belajar 9 tahunMembayar Pajak Bumi dan Bangunan Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umumMelaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerahTidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujud penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima oleh Polri setempat.  b. Kebijakan Publik Yang Berupa Pidato-Pidato Pejabat Tinggi Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh presiden pada setiap tanggal 17 AgustusMelaksanakan anjuran yang disampaikan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar nasional.  c. Kebijakan Publik Yang Berupa Program-Program Pemerintah Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam APBN atau APBDMelaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN d. Kebijakan Publik Yang Berupa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah  Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain. Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres, muktamar, munas dan sebagainya.Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah, perangkat daerah pada kegiatan resmi atau protokoler
Contoh kebijakan publik.......... A.kebijakan umum estra aktif .......b.kebijakan umum distributif.......c. Kebijakan umum regulatif.......... Adapun contoh kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah yaitu peraturan tentang APBD,pajak reklamasi,usaha rekreasi dan hiburan umum, kebersihan keamanan dan ketertiban

25. apakah kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat ?

kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum, tapi kebijakan publik mendukung adanya kepastian hukum dalam masyarakatkebijakan publik bisa menjamin atau tidaknya tergantung dari masyarakatnya. kebijakan publik tidak menjamin kepastian hukum dalam masyarakat apabila tidak d tanggapan dari masyarakat, begitupun sebaliknya

26. tlng dijawab yaa.. untuk pr besok,.. Contoh Contoh kebijakan publik? dan untuk apa dibuatnya kebijakan publik?

contoh kebijakan publik melalui DPR = dibuatnya UU yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih melalui DPR
tujuan dibuatnya kebijakan publik = untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara

27. Sebutkan contoh-contoh kebijakan publik?

Berikut beberapa contoh kebijakan publik:

Adanya sebuah kebijakan mengekemukakan pendapat di muka umum yang mana tertera di undang-undang 9 tahun 1998.Kebijakan masyarakat untuk berpartisipasi memberantas korupsi yang mana tertera di Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1999.Kebijakan dalam mengatur tentang lalu lintas di Indonesia beserta angkutan jalan lainnya yang mana tertera di Undang-Undang No 22 Tahun 2009.Adanya peraturan kebijakan untuk menghormati sesama warga negara yang mana tertera di Pasal 28J ayat 1.Kebijakan publik menjadikan pendidikan dasar sembilan tahun bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana tertera di Pasal 31 ayat 1.

Pembahasan

Kebijakan publik secara umum adalah sebuah kebijakan yang mana berasal dari pemerintah dan bisa memberikan pengaruh terhadap setiap warga masyarakatnya. Berikut beberapa ciri kebijakan publik:

Kebijakan dibuat dengan tujuan untuk membuat masyarakat yang sejahtera. Hal ini dilakukan agar membuat masyarakat mendapatkan kesejahteraan, maka banyak berbagai peraturan pemerintah yang dibuat pemerintah agar masyarakatnya menjadi tertib sehingga bisa menjalankan kehidupan baik dan mencapai kesejahteraan.Kebijakan dibuat dari berbagai tahapan sistematis. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah tidak dengan keputusan sepihak egois namun melalui berbagai tahapan proses fakta di masyarakat serta pandangan umum yang ada di masyarakat. Maka dari hal tersebut berbagai kebijakan harus dilakukan secara cermat serta hati-hati agar masyarakat dapat sejahtera.Kebijakan yang dibuat harus mampu dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Kebijakan dibuat dengan susah payah harus mampu juga dilaksanakan oleh unit-unit pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri, maka dari hal tersebut kebijakan harus sesuai dengan kemampuan bernegara dan bermasyarakat.Kebijakan perlu melalui berbagai evaluasi untuk mengetahui pencapaian hasil. Pencapaian tersebut berupa kebijakan itu berhasil atau tidak sehingga perlu berbagai evaluasi yang dalam waktu lama untuk menentukan keberhasilan.

Pelajari lebih lanjutSalah satu proses dari kebijakan publik https://brainly.co.id/tugas/15227878Perbedaan umum kebijakan publik dan non publik https://brainly.co.id/tugas/2073006Sikap umum masyarakat terhadap perumusan kebijakan publik https://brainly.co.id/tugas/1623543

Detail jawaban

Kelas: 10

Mapel: PPKn

Bab: Bab 1 - Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kode: 10.9.1

#JadiRangkingSatu

28. Sebuah Kebijakan Publik dikatakan efektif pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang2an sehingga publik dapat mengetahui kebijakan yg telah diputuskan. Kedua, kebijakan ini harus jelas struktur pelaksanaanya dan pembiayaannya. Ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini yang dalam pelaksanaanya mengalami penyimpangan atau tidak. Jelaskan ketiga makna tersebut disertai dengan contohnya !

Jawaban:

Keterangan yang kamu sampaikan erat hubungannya dengan sistem Trias Politica atau sistem pemisahan kekuasaan menjadi tiga.

Penjelasan:

Trias Politica di Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

1. Legislatif (DPR), merupakan lembaga yang berisi para perwakilan masyarakat yang bertugas untuk memeriksa dan mengesahkan UU dari RUU.

2. Eksekutif (Presiden dan para menteri), merupakan tim yang bertugas membuat RUU dan RAPBN kemudian melaksanakannya setelah disahkan.

3. Yudikatif (MK, MA, KPK, BPK. dan lainnya), merupakan lembaga negara independen yang bertugas mengawasi kerja pemerintahan.

29. Apakah hukum adat termasuk ke dalam kebijakan publik suatu daerah?

iya karena hukum adat harus ditaati dalam setiap daerah
semoga membantu jadikan jawaban yang terbaik jangan lupa berterima kasih

30. contoh kebijakan publik

trotoar untuk pejalan kaki
tempat sampah umum
tarif angkot
penyediaan tempat duduk di pinggir jalan

31. Setiap kebijakan publik mempunyai kekuatan hukum artinya

Jawaban:

jadi kebijakan publik itu Hak uji materiil (HUM) yang mana hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap perhaturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

maaf kalau salah.

32. 4 contoh kebijakan publik

- membayar pajak bumi dan bangunan
- mengikuti wajib belajar 9 thn
- melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku disuatu      
   daerah
- menggunakan lambang negara, bendera dan lagu kebangsaan sesuai peraturan

33. Sebutkan tujuan kebijakan publik dan manfaat kebijakan publik?5 contoh

Tujuan kebijakan Publik
1.Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2.Melindungi hak masyarakat
3.Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4.Mewujudkan kesejahteraan rakyat Manfaat Kebijakan Publik
1.dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi
2.dapat membentuk masyarakat hukum
3.dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia
Contoh
1.Penetapan pajak daerah
2.Penetapan retribusi
3.Penetapan larangan pedagang kaki lima di trotoar
4.Penetapan jalur bus dalam kota ataupun antar kota

34. Contoh kebijakan publik

gua jg lg ngerjai iniKetentuan bahwa kelulusan tahun pelajaran 2009/2010 bahwa nilai ujian Nasional rata2 5,50

35. tuliskan masing-masing 4 contoh bentuk kebijakan publik pusat dan bentuk kebijakan publik daerah

kebijakan publik pusat :
. kebijakan yg diikuti publik di tingkat pusat
. kebijakan untuk memperdalam bahasa persatuan
. kebijakan antar publik
. kebijakan yang mengerti tentang undang undang dasar 1945

kebijakan publik daerah :
. kebijakan yang diikuti publik di tingkat daerah
. kebijakan untuk memperdalam bahasa sosialisme
. kebijakan antar publik
. kebijakan yg mengerti tentang asas-asas pokok di daerah

36. contoh-contoh kebijakan publik

contoh kebijakan publik :
-peraturan perundang-undangan
-pidato pejabat tinggi
-program-progam pemerintah

dibuatnya hak asasi
dibentuknya undang2

37. Sbutkan 3 contoh kebijakan publik di makassar dan 3 kebijakan publik di papua

orang, manusia, baik
kalau gk salah

38. Tolong dijawab yaa.. untuk PR BESOK. Untuk apa dibuatnya kebijakan publik? dan contoh contoh kebijakan publik?

kebijakan publik ini dibuat oleh pemerintah yang ditunjukkan oleh masyarakat yang berupa tindakan-tindakan dari pemerintah dan kebijakan publik ini mempunyai tujuan tertentu.


1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat 2. Melindungi hak–hak masyarakat 3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat 4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
contoh-contoh kebijakan publik

1. Tata kota
2. Penertiban Gepeng
3. Pengelolaan kebersihan / sampah
4. Penertiban pedangang kali lima & Pasar
5. Penanaman modal publik pada BUMD.

39. contoh-contoh kebijakan publik di sekolah

memakai baju pahlawan ketika hari pahlawan

40. Contoh-contoh kebijakan publik?

contoh kebijakan publik:
1.kebijakan publik pusat:
a.UUD 45
b.TAP MPR
c.PERPU
d.PP
e.KEPPRES

2.kebijakan publik daerah:
a.memberikan sekolah gratis dari tingkat SD Sampai SMA (khusus sekolah negeri)
b.memberikan pelayanan kesehatan gratis

maaf,kalau salah