Program keluarga berencana merupakan contoh kebijakan publik yang berbentuk?

1. Program keluarga berencana merupakan contoh kebijakan publik yang berbentuk?

keluarga maaf kalo salah

2. Contoh kebijakan publik di bidang pendidikan

Kartu Indonesia Pintar : untuk membantu siswa yang kurang mampu
Pendidikan terendah minimal sampai SMP
contoh seperti berita yg berkaitan dg pendidikan atau dunia intinya yang mengandung menambah wawasan

3. Identifikasikan ciri kebijakan-kebijakan publik yang baik atau bermutu

Ciri kebijakan publik yang baik dan bermutu
- Bermanfaat bagi masyarakat luas
- Memberikan dampak positif yang berlaku umum tidak parsial
- Tidak menjatuhkan atau melemahkan pihak lain

4. Menjelaskan perumusan kebijakan publik tahap perencanaan

1. Perumusan Masalah
2. Agenda Kebijakan
3. Pemilihan Alternatif Kebijakan Dalam Memecahkan Masalah
4. Menetapkan Kebijakan

5. Menjelaskan perumusan kebijakan publik pada tahap perencanaan

Mata pelajaran: PPKN

Kelas: IX SMP

Kategori: Pembelaan Terhadap Negara

Kata kunci: perumusan kebijakan publik pada tahap perencanaan

Pembahasan:

Kebijakan Publik ialah kebijakan yang diperuntukan bagi seluruh anggota masyarakat, atau kebijakan yang yang menyangkut kepentingan umum atau orang banyak. Adapun tujuan dari kebijakan publik antara lain:

a)mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman, kedamaian mayarakat, melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat, mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional

b)untuk memberdayakan dan memotivasi masyarakat agar ikut aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan

Proses perumusan kebijakan merupakan salah satu alat penting dalam tahapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkam dalam proses perumusan kebijakan. Para ahli juga harus menguasai makna kebijakan dan perumusan kebijakan, perumusan kebijakan dalam siklus kebijakan, lingkungan kebijakan dan prosedur perumusan kebijakan, serta faktor-faktor lainnya.

Adapun tahap-tahap dalam Perumusan Kebijakan Publik yaitu sebagai berikut:

1.      Mengindentifikasi masalah dan penyusunan agenda

Langkah awa dalam merumuskan kebijakan public yakni melakukan pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda, permasalahan, keinginan, tuntutan, aspirasi, dan kehendak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

2. Menyusun skala prioritas

Masyarakat memiliki banyak permasalahan, tuntutan, maupun aspirasi tetapi tidak semuanya dapat terlaksana. Pemerintah perlu melakukan penyusunan skala prioritas guna mengetahui semua permasalahan yang harus segera diprioritaskan untuk diambil solusinya.

3. Merumuskan rancangan kebijakan

Jika permasalahan sudah diidentifikasi dan ditentukan skala prioritasnya, maka pemerintah mulai menyusun rancangan kebijakan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalah tersebut. Dalam menyusun dan merumuskan rancangan kebijakan, pemerintah tetap memperhatikan pendapat atau masukan dari masyarakat. Formulasi (perumusan) kebijakan dapat berbentuk undang-undang, perpu, kepres, perda, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk formulasi kebijakan ini disesuaikan dengan tingkat dan kebutuhan permasalahan.

4. Menetapkan dan mengesahkan kebijakan

Setelah rumusan rancangan kebijakan telah usai dibahas dan disepakati oleh lembaga yang terkait. Maka, rancangan kebijakan publik tersebut siap untuk ditetapkan dan disahkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Sebelum memberlakukan suatu kebijakan public, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan tujuan, masyarakat mengetahui suatu kebijakan baru, memahami maksud dan tujuan kebijakan, dan siap untuk melaksanakannya.

5. Melaksanaan kebijakan

Tahap kelima dalam proses perumusan kebijakan kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, masyarakat sudah dianggap siap untuk mengikuti dan merepakan kebijakan tersebut, termasuk pemerintah sendiri. Kemudian tahap pengujian , apakah kebijakan public tersebut sudah layak ataukah belum.

6. Evaluasi kebijakan publik

Akhir dari tahap perumusan kebijakan publik yakni melakukan evaluasi kebijakan publik. Pada tahap ini pelaksanaan kebijakan publik dievaluasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan terbukti efektif memcahkan masalah atau tidak. Jika hasilnya baik maka kebijakan tersebut diteruskan, sebaliknya jika kebijakan tersebut itu menimbulkan dampak atau permasalahan baru, maka sudah selayaknya kebijakan tersebut ditinjau ulang atau diperbaiki. Harus diketahui prestasi dari kebijakan public yang telah dilaksanakan sehingga menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan public yang lainnya. 

6. apa itu kebijakan publik dan contohnya

kebijakan publik adalah proses perbuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas.
contohnya
kebijakan publik yang berupa peraturan perundang undangan,kebijakan publik yang berupa pidato pidato pejabat tinggi

7. apakah kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat ?

kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum, tapi kebijakan publik mendukung adanya kepastian hukum dalam masyarakatkebijakan publik bisa menjamin atau tidaknya tergantung dari masyarakatnya. kebijakan publik tidak menjamin kepastian hukum dalam masyarakat apabila tidak d tanggapan dari masyarakat, begitupun sebaliknya

8. contoh kebijakan publik

1. Tata kota
 2. Penertiban Gepeng
 3. Pengelolaan kebersihan / sampah
 4. Penertiban pedangang kali lima & Pasar 
5. Penanaman modal publik pada BUMD.

9. tuliskanlah tiga ciri ciri kebijakan publik yang bermutu

1.membangun
2.melayani
3.berkarakter

10. sebutkan ciri ciri Kebijakan publik yang bermutu

Melakukan dengan tidak sembarangan mematuhi peraturan umum dan membuang sampah pada tempatnya


1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan baik
4. Dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat bawah (street level bureaucracy)
5. Dilakukan pemantauan secara terus menerus (monitoring)
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya

semoga membantu :)

11. Permendikbud no. berapakah tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ​

pemendikbut nomor 28 tahun 2016

jadikan terbaik ya

12. kebijakan publik ada 2 macam yaitu kebijakan publik pusat dan daerah sebutkan contohnya

Kebijakan Publik Pusat: a. Undang-undang
b. APBN
Kebijakan Publik Pemerintah:
a. Perda
b. APBD

13. contoh-contoh kebijakan publik

contoh kebijakan publik :
-peraturan perundang-undangan
-pidato pejabat tinggi
-program-progam pemerintah

dibuatnya hak asasi
dibentuknya undang2

14. Kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

Jawaban:

Penjelasan:

Salah satu usaha yang

dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia dapat

kita lihat komitmen mereka dalam PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan bab VI dan PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, bab VI pasal 28 ayat (3). Tujuan penelittian ini adalah untuk

mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidik

pendidikan agama Islam. Metode pada penelitian ini menggunakan metode

deskriptif. Metode deskriptif adalah sebuah penelitian yang mempelajari masalah-

maslah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta

situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dari hasil penelitian yang dilakukan,

diketahui bahwa Untuk meningkatkan mutu pendidik pendidikan agama Islam

pemerintah sudah mengaturnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan

yang tertuang dalam PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

bab VI dan PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bab

VI pasal 28 ayat (3). Diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah tersebut

mutu mutu pendidik pendidikan agama Islam akan semakin meningkat.

15. contoh kebijakan publik

.Mengikuti wajib belajar 9 tahun
.Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
.Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umum
.Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerahPemberian kartu Indonesia pintar bagi siswa yg berprestasi atau kurang mampu. Dan pemberian kps bagi mereka yg kurang mampu dalam kehidupan sehari hari.
#maaf klo salah

16. sebutkan ciri ciri kebijakan publik yang bermutu!

1. Di buat oleh pejabat yang berwenang
2. Suatu peraturan yang harus di taati
3. mempunyai tujuan tertentu
4. Di tujukan untuk kepentingan bersama
5. bagi yang melanggar akan di kenai sangsi.

like,komen

17. dalam paradikma pendidikan yang desentralistik diperlukan standar nasional pendidikan sebagai sarana penjamin mutu. jelaskan mengapa standar nasional pendidikan diperlukan sebagai penjamin mutu? dan jelaskan penyelenggara pendidikan yg ideal di era reformasi​

Jawaban:

Standar Nasional Pendidikan (SNP) diperlukan sebagai penjamin mutu pendidikan karena SNP menyediakan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan yang diberikan. SNP menyediakan standar yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan, sehingga dapat memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. SNP juga dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan, sehingga dapat memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Penyelenggara pendidikan yang ideal di era reformasi adalah penyelenggara pendidikan yang mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan berorientasi pada tujuan pendidikan nasional. Penyelenggara pendidikan ideal harus mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi dengan menggunakan SNP sebagai standar untuk menilai kualitas pendidikan yang diberikan. Penyelenggara pendidikan ideal juga harus mampu menyediakan pendidikan yang berorientasi pada tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penyelenggara pendidikan ideal harus mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan berorientasi pada tujuan pendidikan nasional dengan menggunakan SNP sebagai standar untuk menilai kualitas pendidikan yang diberikan.

Penjelasan:

jadikan jawaban tercerdas ya!!!

18. contoh kebijakan publik yaitu

UUD 1945 ,Peraturan pemerintah , peraturan presiden , peraturan daerah 

UUD 1945, Tap MPR, Peraturan perundang undangan, peraturan pengganti undang undang, peraturan pemerintah , peraturan presiden , peraturan daerah

19. proses perumusan kebijakan publik meliputi perencanaan perumusan,penerapan implementasi

Proses perumusan kebijakan publik yaitu :
1) Isu/masalah publik
2) Perumusan kebijakan publik
3) Penerapan kebijakan publik
4) Evaluasi kebijakan pulik

20. Sebutkan tujuan kebijakan publik dan manfaat kebijakan publik?5 contoh

Tujuan kebijakan Publik
1.Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2.Melindungi hak masyarakat
3.Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4.Mewujudkan kesejahteraan rakyat Manfaat Kebijakan Publik
1.dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi
2.dapat membentuk masyarakat hukum
3.dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia
Contoh
1.Penetapan pajak daerah
2.Penetapan retribusi
3.Penetapan larangan pedagang kaki lima di trotoar
4.Penetapan jalur bus dalam kota ataupun antar kota

21. dampak negatif apabula kebijakan publik tidak menjamin kepastian hukum dalam masyarakat

1:Akan terjadi kerusuhan dan pelanggaran kebijakan oleh masyarakat
2:Akan dilakukanya demo oleh masyarakat

22. Dan mengapa akreditasi sangat di butuhkan dalam menjamin mutu lembaga pendidikan non formal?

Jawaban:

karena akreditasi pada lembaga pendidikan non-formal biasanya nilai kemampuan pendidik di lembaga tersebut dan semakin nilai akreditasinya tinggi maka mutu lembaga pendidikan non-formal tersebut dianggap sangat bagus. nilai akreditasi yang tinggi ini diberikan bukan sembarangan melainkan melalui tahap penilaian yaitu mulai dari penilaian terhadap guru pendidik itu sendiri dan biasanya hal yang mempengaruhi tersebut adalah pendidikan guru ditempat itu semakin guru mendidik di tempat itu itu nilai pendidikannya di q maka mutu lembaga pendidikan non-formal itu semakin bagus dan juga layanan di tempat itu sendiri

23. pelaksanaan kebijakan publik harus menjamin rasa...

persatuan dan kerjasama.

24. Kebijakan publik di bidang pendidikan (5 contoh)

Pergantian kurikulum

Kebijakan publik di bidang pendidikan yang bisa kita lihat pertama adalah pergantian kurikulum pendidikan dalam beberapa tahun. Pemerintah melakukan hal ini bukan tanpa tujuan, pemerintah menerpakan kebijakan publik ini supaya pendidikan yang ada di Indonesia ini selalu maju. Pemerintah juga bahkan mengatur kebijakan pendidikan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Indonesia yang diarahkan salah satunya adalah melakukan pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani kebergaman peserta didik dan penyusunan ini dilakukan secara nasional.

Bantuan dana operasional sekolah (BOS)

Seperti yang kita ketahui, pentingnya pendidikan bagi manusia tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu pemerintah tentu saja ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan taraf bangsa dan dapat menyejahterakan masyarakatnya.

Oleh karena itu tentu saja pemerintah ingin membuat pendidikan di Indonesia ini lebih berkembang sehingga membuat kebijakan publik di bidang pendidikan yaitu dengan dibutatnya bantuan dana operasional sekolah atau yang selama ini kita kenal sebagai Dana BOS. Dana BOS ini adalah salah satu wujud kebijakan publik yang berguna untuk membangun sekolah menjadi lebih baik demi kenyamanan para siswa. Tidak hanya itu saja, namun kebijakan publik ini juga mencakup serta bantuan peralatan praktik di sekolah.

Penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah

Contoh kebijakan publik di bidang pendidikan yang selanjutnya adalah pemerintah membuat kebijakan publik berupa penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah dengan maksud dan tujuan supaya kebijakan publik yang satu ini dapat mencapai tujuan yaitu generasi penerus bangsa mendapatkan pengetahuan mengenai budaya Indonesia yang baik dan juga pendidikan karakter yang dapat mempengaruhi dan merubah moral anak bangsa menjadi lebih baik.

Pentingnya pendidikan karaktermerupakan salah satu faktor diterapkannya pendidikan budaya dan karakter sebagai wujud kebijakan publik di dalam bidang pendidikan. Dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan sekolah dapat membimbing dan membekali anak-anak dengan moral dan juga budi pekerti yang dapat berguna bagi masa depan mereka dan masa depan bangsa.

Penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran

Tidak hanya pelajaran penting saja seperti misalnya matematika, ipa, atau Bahasa Indonesia yang dipelajari ketika kita duduk di bangku sekolah. Namun ada juga pelajaran keterampilan dan muatan lokal yang juga kita pelajari ketika kita bersekolah. Penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran ini sebenarnya adalah salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan.

Muatan lokal sendiri adalah kegiatan ekstrakulikuler atau pelajaran yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi dan itu disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing dan materinya tidak dapat dikelompokkan pada mata pelajaran yang ada. Ini bertujuan supaya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah dan budaya daerah mereka karena kita tahu fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu penting adanya.

Beasiswa kepada guru untuk mengikuti program pascasarjana

Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang selanjutnya adalah diberikannya beasiswa kepada guru untuk mengikuti program pascasarjana dan tentunya bagi guru yang memiliki kompetensi dan dengan melewati beberapa prosedur. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang satu ini bukan dibuat tanpa tujuan, kebijakan publik ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan SDM yang ada di dalam bidang pendidikan.

Pemerintah pembuat kebijakan publik juga berharap dengan adanya kebijakan publik yang satu ini, maka guru diharapkan bisa memberikan ilmu yang lebih kepada murid-muridnya sehingga generasi penerus bangsa bisa membangun negara kita menjadi negara yang maju.

kalau bisa jadikan jawaban ter-brainly yah :))

25. kebijakan publik untuk mengatasi masalah pendidikan

memberikan dana bos bagi yg kurang mampudengan home schooling jawabannya

26. Pilihlah satu jawaban yang benar di antara empat kalimat berikut! 1. A. Kemudian, mutu makalah itu harus dinilai. b. Kemudian mutu makalah itu harus dinilai. c. Kemudian, mutu makalah itu harus di nilai. d. Kemudian mutu makalah itu harus di nilai.

Jawaban:

1. A. Kemudian, mutu makalah itu harus dinilai

Penjelasan:

- setelah kata 'kemudian' harus diikuti tanda baca koma

- penulisan kata 'dinilai' tidak dipisah karena termasuk imbuhan (bukan kata depan)

27. kebijakan publik akan bermutu apabila perumusannya...mohon bantuannya kak!

Melibatkan masyarakat dalam perumusannya
____________________________

I hope this is true for you, have a nice day !
Brainly is the Best !

melibatkan warga atau masyarakat

28. contoh kebijakan publik dibidang pendidikan, lalu lintas, ekonomi

kebijakan publik atau kebijakan pemerintah nih?Kebijakan publik dibidang pendidikan seperti mewajibkan buang sampah pada tempatnya.
Kebijakan publik dibidang lalu lintas seperti mewajibkan menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor.
Kebijakan publik dibidang ekonomi seperti melakukan jual beli dengan menggunakan uang.

29. 1.pengertian kebijakan publik.2.contoh kebijakan publik .3 proses kebijakan publik

1. Kebijakan publik adalah segala kebijakan, baik yang berkaitan dengan hukum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyqrakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

2.Kebijakan mengenai larangan berjalan di trotoar jalan utama, kebijakan pajak kekayaan.

30. tuliskan ciri-ciri kebijakan publik yang bermutu

kebijakan kenaikan harga BBM itu kebijakan yang baik dan bermutu karena pak jokowi ingin mengalihkan subsidi ke hal yang lebih bermanfaat,seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.
1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan baik
4. Dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat bawah (street level bureaucracy)
5. Dilakukan pemantauan secara terus menerus (monitoring)
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya

31. Contoh-contoh kebijakan publik?

contoh kebijakan publik:
1.kebijakan publik pusat:
a.UUD 45
b.TAP MPR
c.PERPU
d.PP
e.KEPPRES

2.kebijakan publik daerah:
a.memberikan sekolah gratis dari tingkat SD Sampai SMA (khusus sekolah negeri)
b.memberikan pelayanan kesehatan gratis

maaf,kalau salah

32. menjelaskan perumusan kebijakan publik pada tahap perencanaan please di jawab

Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

33. 4 contoh kebijakan publik dalam bidang pendidikan

1. melakukan ujian berbasis komputer
2.mengenakan baju berseragam
3.dilakukannya moratrium un
4. menggunakan metode belajar kurikulim tahun 2013

34. sebutkan kebijakan publik dibidang pendidikan!

wajib belajar 12 thn.
sk tentang menggunakan pakaian adat pd hari rabu.dlla. Adanya pajak
b. Program KB
c. Wajib belajar 9 tahun.
d. Beasiswa bagi anak kurang mampu namun berprestasi.

35. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahan pusat yang berkaitan dengan A. Pendidikan B.kesehatan C.Politik

contoh kebijakan publik yang vdibuat oleh pemerintah mengenai
A.Pendidikan
Pendidikan minimal dilangsungkan selama 9 tahun
pada pasal UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1)
B.kesehatan
Kesehatan warga sudah dipenuhi dengan dibuatnya puskesmas
diatur dengan adanya peraturan
C.Politik
politik di Indonesia telah diatur dengan adanya Peraturan peraturan
semoga membantu :)

36. Apa dampak negatif dari kebijakan publik yang tidak menjamin kepastian hukum dalam masyarakat?

membuang sampah sembarangan

maaf kalo salahmembuang sampah
maaf kalau salah

37. Jelaskan perumusan kebijakan publik pada tahap perencanaan

1.Perumusan masalah (defining problem)
2.Agenda kebijakan
3.Pemilihan Alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah
4.Penetapan kebijakan
semoga bermanfaat

38. bagaimana kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan

memberi pengarahan trhdp orang" dan melakuakan suatau cara yg baru agar orng trsbt mau
#maaf ya kalo salahƿєṅԀıԀıҡѧṅ Ԁѧṡѧя 9 ṭѧһȗṅ ıṭȗ ṃȗṅɢҡı ṡѧʟѧһ ṡѧṭȗṅʏѧ

39. jelaskan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan relefansi dan episiensi pengelolaan pendidikan

pendidikan nasional sangat penting bagi kita apalagi bagi anak anak jaman skrg harus memakai logika apalagi jaman skrg kan ada permen yg terkandung barkoba jadi mereka bs membedakan mana yg memakai narkoba atau nggak

40. Contoh kebijakan publik

kebijakan tentang pariwisata, tentang kebersihan lingkungan dllkebijakan memilih presiden